BAGI SWASTA, YANG PENTING KEPASTIAN HUKUM

Swasta
Pelabuhan Tanjung Priok
EkoKuntadhi.id, Jakarta - Teman saya pengusaha ekspor-impor. Salah satu masalah serius yang dihadapi adalah soal waktu bongkar muat yang lama banget. Bayangkan, barangnya bisa bertahan di pelabuhan sampai sebulan.
Padahal dalam bisnis, waktu adalah persoalan penting. Makanya Presiden Jokowi berkali-kali bicara agar pelabuhan kita bisa mempercepat waktu bongkar muat ini.
Kalau bisa, hari ini kapal bersandar maksimal tiga hari barang sudah bisa keluar. Ngapain lama-lama nginep di pelabuhan.
Tapi masalahnya pelabuhan Tanjung Priok sudah sesak. Karena itu perlu ditambah lagi dengan hadirnya pelabuhan penyangga.
Menambah pelabuhan penyangga butuh duit, sedangkan Kawasan Berikat Nusantara sebagai BUMN yang mengurus pelebaran pelabuhan Priok, duitnya cekak.
Inilah pentingnya mengundang swasta. Tidak bisa semua pembangunan diserahkan untuk dibiayai negara. Sedangkan BUMN juga punya keterbatasan. Pelibatan pihak swasta ini penting karena akan mendorong banyak pihak untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur.
Di industri pelabuhan, soal kepastian investasi yang sering dikeluhkan banyak orang.
Konflik antara Kawasan Berikat Nusantara (KBN) sebagai BUMN dan anak usaha sendiri Karya Citra Nusantara (KCN) tentang pembangunan pelabuhan penyangga di Tanjung Priok, saat ini menjadi sorotan banyak orang. Khususnya investor swasta yang ingin ikut berinvestasi di proyek infrastruktur.
Bayangkan, jika BUMN seperti KBN bisa menghantam anaknya sendiri yang selama ini sudah ditugaskan untuk membangun pelabuhan penyangga Tanjung Priok, apalagi bila mereka berhadapan dengan swasta murni.
Padahal pekerjaan yang dilakukan KCN sudah menghabiskan dana triliunan. Entah kenapa, KBN malah ingin menghentikannya.
Konflik bapak anak ini ujung-ujungnya adalah soal kepentingan para diteksi BUMN. Bukan apa-apa. Konflik justru bermula ketika Dirut KBN berganti. Dari sanalah semua model kesepakatan berubah.
Persoalan ini mungkin jauh dari amatan kita. Kita berharap semua persoalan baik-baik saja. Ide besar Jokowi tentang tol laut, misalnya, merupakan terobosan penting untuk mensejahterakan masyarakat. Hanya saja, pada skala lebih mikro, persoalan-persoalan kepentingan seperti ini banyak menganggu.
Gaharnya KBN menghantam anak usahanya ini, membuat orang bergidik. Bayangkan. KCN yang sudah mengeluarkan duit triliuan dipaksa berhenti begitu saja.
Lantas bagaimana orang bisa percaya untuk menanamkan modalnya di Indonesia jika jaminan hukum malah justru menjadi kendala.
Siapa juga yang mau investasi, jika ujung-ujungnya duit amblas karena kepastian hukum dilangkahi.
Indonesia tidak akan maju, jika peran swasta dikebiri. Bagaimana bisa dwelling time jadi tiga hari, kalau BUMN-nya malah asyik memuaskan keinginan direksinya saja.
“Mas, kalau impor khilafah, gak perlu lewat pelabuhan, kan?,” ujar Abu Kumkum.

0 komentar

Tulisan Populer