JANGAN MAIN-MAIN SAMA PEMILU, BUNG!

Pemilu
Saya gak ngerti sama kerja KPU. Mereka iklan besar-besaran agar masyarakat jangan Golput. MUI juga berfatwa, Golput itu haram.
Tapi coba lihat pencoblosan di luar negeri. Di beberapa negara, banyak WNI protes karena petugas pencoblosan disana main tutup saja padahal masyarakat yang antri masih banyak. Alasannya macam-macam. Sudan lewat waktulah. Inilah. Itulah.
Sebetulnya mekanisme pencoblosan bukan dari kapan waktu mencoblosnya. Tapi kapan waktu daftarnya. Jika pendaftaran ditutup jam 4 misalnya, itu gak masalah. Tapi orang yang terdaftar harus diberikan waktu nyoblos. Meskipun mereka mencoblosnya jam 10 malam karena antrian misalnya.
Mengingat masyarakat membludak, harusnya pelayanan pendaftaran disiapkan lebih serius. Meja penerima pendaftaran harus lebih banyak. Agar semua orang yang punya hak suara, bisa siakomodir. Ini semua untuk menjamin hak warga negara. Hak dasar mereka.
Menjamin hak adalah prinsip. Sedangkan soal waktu adalah masalah teknis. Tidak bisa hanya karena alasan waktu, lalu proses pemungutan suara main tutup begitu saja. Itu namanya perampasan hak.
Jika sebelumnya sudah diketahui minat WNI mau mencoblos membludak, harusnya mereka berfikir bagaimana memgantisipasinya. Jangan mentang-mentang di luar negeri lalu sembarangan.
Kejadian di Sydney, Hongkong, atau Malaysia, mengindikasikan pola yang sama. Banyak WNI terampas haknya karena petugas malas-malasan melayani.
Kok, serasa mirip Pilkada Jakarta polanya. Waktu itu banyak warga Jakarta terhalang memilih karena dibatasi persoalan teknis.
Begini. KPU dan seluruh jajarannya bukan hanya pelaksana teknis Pemilu. Bukan cuma panitia wara-wiri. Sebetulnya tugas fundamental mereka adalah memastikan setiap WNI mendapatkan haknya. Hak untuk memilih. Itu tugas KPU yang paling prinsip.
Tugas prinsip ini harus jadi landasan kerja KPU dimanapun mereka melaksanakan pencoblosan suara. Jika ada orang yang terhalang hak-nya, sementara pemilih sudah serius menyiapkan waktu, secara garis besar KPU dan panigia pemilih bisa dibilang lalai menjalankan fungsi pokoknya.
Yang paling mengherankan di beberapa negara ada antrian mengular sejak pagi. Tapi ternyata petugas membatasi jam pelaksanaan pencoblosan. Artinya mereka tahu ada orang mau mempergunakan haknya. Tapi dibatasi.
Kita tentu setuju ada aturannya. Misalnya pemdaftaran ditutup jam 4 sore. Lebih dari itu gak bisa lagi. Ok-lah.
Tapi jika antrian mengular dan petugas hanya membuka satu atau dua meja pendaftaran itu namanya kurang ajar. Sengaja gak mau melayani. Sengaja mau mengabaikan hak warga negara.
Percuma KPU dan pemerintah mengeluarkan duit ratusan milyar buat sosialisasi Pemilu. Percuma mereka teriak-teriak jangan Golput. Kalau pelayanannya kelas kambing begini. Sama saja bohong.
Kita tahu. Persoalan ini bukan yang pertama. Pada 2014 juga terjadi persoalan serupa. WNI di Hongkong sampai ngamuk karena hak suaranya diabaikan. Para pendukung Jokowi merasa dikerjai di sana.
Kini pola yang sama terjadi lagi. Artinya bukannya mereka belajar dari pengalaman tapi justru mengulanginya lagi.
Kita hormati KPU. Kita hormati petugas yang mengurus proses pemungutan suara. Mestinya pemilih juga tertib dan tepat waktu.
Jika pemilih sudab datang tepat waktu, tapi gak bisa nyoblos hanya karena antrian yang panjang dan gak keburu. Itu namanya petugas pencoblosannya yang ngehek. Mereka menyiapkan pemilu dengan asal-asalan. Antara pelayanan dan animo publik gak imbang.
Siapapun panitia pemungutannya. Apapun afiliasi politiknya. Kita gak peduli. Yang penting jangan mai-mainlah dengan Pemilu. Jangan main-main dengan hak warga negara. Jangan mentang-mentang di luar negeri. Terus menyangka gak terpantau.
"Kum, nanti kamu pilih Jokowi apa Prabowo?," tanyaku pada Abu Kumkum.
"Rahasia dong, mas..."
"Kalau gitu kamu mau pilih jalur putih apa jalur hitam?"
"Puttihhh dong...."

0 komentar

Tulisan Populer